Makkah, Aktual.com – Kementerian Agama diminta pantau pelayanan bagi jamaah haji khusus oleh DPR RI. Menyusul temuan adanya haji khusus yang mendapat fasilitas tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan.
Disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, Tim Pengawas Haji dari dewan ketika mengecek di daerah Umm Al Jud menemukan ada jamaah haji khusus yang ditempatkan di rumah sewa yang tidak layak.
Kata dia, daerah Umm Al Jud sangat jauh dari Masjidil Haram, lebih kurang 15 kilometer. Karena itu, jamaah pasti jarang bisa mengejar waktu untuk beribadah di Masjidil Haram.
“Kalau yang kami lihat kemarin, kualitas pemondokan mereka jauh dari pemondokan jamaah reguler. Selain jauh, fasilitas yang ada juga tidak memuaskan. Kamar mandinya kotor. Tempat tidurnya juga tidak standar,” ucap dia, melalui pesan singkat dari Makkah diterima di Jakarta, Minggu (20/9).
Saleh mengatakan Tim Pengawas Haji DPR mendapat informasi tentang beberapa modus yang dilakukan penyedia layanan haji khusus. Salah satu adalah menempatkan para jamaah di hotel bintang lima untuk dua atau tiga malam.
Setelah itu, jamaah akan dipindahkan ke rumah atau apartemen sewaan dengan alasan hanya untuk transit. Namun, jamaah bisa menetap hingga 12 hari di tempat tersebut. “Kalau transit kan cukup satu malam saja. Tapi kok ini bisa sampai 12 hari? Mana layanan khususnya?” tanya Saleh.
Saleh mengatakan pengelola haji khusus yang seperti itu memang tidak banyak. Namun, dia meminta Kementerian Agama tetap melakukan pengawasan. Menurut dia, selain membina, melayani, dan melindungi jamaah haji reguler, Kementerian Agama juga harus memperhatikan penyelenggaraan haji khusus.
“Jamaah haji khusus lebih rawan tertipu. Apalagi, pola pelayanan jamaah haji khusus tetap saja ada orientasi bisnis di dalamnya,” tuturnya.
Selain itu, dia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih biro perjalanan yang akan menguruskan perjalanan ibadah haji. Biaya yang mahal tidak selamanya mendapatkan pelayanan yang terbaik.
Artikel ini ditulis oleh:
