Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyiapkan destinasi wisata alternatif seperti desa wisata di berbagai daerah, mengantisipasi membludaknya jumlah wisatawan saat liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru 2021.
“Saya mendorong masyarakat untuk mengambil destinasi terdekat seperti desa wisata. Saya mohon kepada Mas Tama (Menparekraf Wishnutama Kusubandio) agar semua destinasi wisata bisa menyiapkan diri dengan baik karena hampir pasti momen libur panjang seperti tahun baru, termasuk liburan anak-anak selesai pertengahan semester,” kata Syaiful Huda di Jakarta, Rabu (18/11).
Dia menjelaskan, usulannya tersebut untuk mengantisipasi kunjungan wisatawan agar tidak membludak di tempat-tempat pariwisata besar saja yang bisa menyebabkan berkumpulnya orang dalam jumlah besar.
Menurut dia, prediksi membludaknya jumlah wisatawan saat libur panjang tersebut disebabkan tingkat kejenuhan masyarakat akibat pandemi COVID-19, terutama anak-anak yang terpaksa harus melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sangat tinggi.
“Banyak anak-anak mengalami depresi karena menghadapi PJJ, karena itu saya memprediksi akan terjadi mobilisasi masyarakat ke tempat-tempat wisata pada di akhir tahun. Saya menganjurkan nggak usah ke destinasi wisata besar, tapi cukup selfie di spot-spot desa wisata,” ujarnya.
Dia juga mengimbau masyarakat yang berwisata pada akhir tahun, termasuk pengelola objek wisata agar benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar.
Politisi PKB itu mencontohkan saat libur panjang lima hari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pekan lalu, jumlah kenaikan penularan COVID-19 cukup tinggi sehingga libur akhir tahun harus diantisipasi secara baik.
“Kemenparekraf harus memastikan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 secara baik di tempat-tempat destinasi wisata. Mau tidak mau, harus siapkan semua destinasi sesuai prokes COVID-19,” katanya.
Selain itu Syaiful Huda menegaskan bahwa Komisi X DPR RI sudah memiliki komitmen yang sama dengan Kemenparekraf agar pada 2021, desa-desa wisata akan menjadi destinasi penyangga untuk destinasi prioritas dan super prioritas.
Menurut dia, faktanya hanya desa wisata yang bisa melibatkan secara langsung dan memberdayakan masyarakat serta anak-anak muda bisa langsung kerja karena untuk destinasi wisata prioritas atau super prioritas harus menunggu investor. (Antara)
Artikel ini ditulis oleh:
As'ad Syamsul Abidin
