Jakarta, Aktual.com – DPR RI mendesak pemerintah melakukan pengawasan lebih baik terhadap TKI yang hendak mudik lebaran melalui jalur ilegal, khususnya perbatasan. Diperkirakan akan banyak mobilitas TKI yang hendak berlebaran di tanah air.
“Di Malaysia saja, jumlah WNI yang bekerja tidak sesuai prosedur jauh lebih banyak dari yang legal. Harus ada upaya sistematis dan terus menerus untuk mengurus TKI di sana. Pemerintah tidak boleh membirkan hal seperti ini berjalan terus-menerus,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Rabu (21/6).
Pada musim mudik lebaran semestinya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memfasilitasi kepulangan TKI ilegal ke Indonesia. Sejalan dengan itu, momen ini bisa dimanfaatkan juga untuk mengurus bagaimana agar TKI bisa mendapatkan legalitasnya sebagai pekerja.
“Pemerintah harus memastikan arus mudik TKI ilegal tidak sampai menelan korban. Apalagi, cuaca saat ini sedang tidak menentu. Kita tidak mau ada korban akibat kapal-kapal pengangkut TKI yang tidak laek seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu,” kata Saleh.
Ia mengusulkan agar pemerintah menjemput bola ke daerah-daerah yang sering dilalui TKI secara ilegal. Jalur-jalur tikus diawasi dengan benar. Jika ada yang ilegal, diurus agar menjadi legal atau dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.
“Kalau perlu, pemerintah membuka posko-posko di mana diduga banyak TKI yang tidak memiliki dokumen resmi. Polanya harus jemput bola,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
