Jakarta, aktualcom – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI memperluas jangkauan siaran Piala Dunia 2026. Pasalnya, lisensi penyiaran ajang sepak bola dunia tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari uang rakyat.
Putra menegaskan, tolok ukur keberhasilan penayangan Piala Dunia bukan sekadar siaran tersebut mengudara, melainkan sejauh mana manfaat dan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Jadi outcome-nya adalah dampak dan pengaruhnya kepada masyarakat. Misalnya, kebahagiaan dan semangat sportivitas masyarakat Indonesia setelah menonton Piala Dunia ini seperti apa? Itu yang harus menjadi tolok ukur TVRI,” kata Putra di Jakarta, Rabu.
Ia juga menyoroti laporan Dewan Pengawas TVRI yang menyebutkan kesiapan jangkauan siaran Piala Dunia 2026 baru mencapai 75 persen wilayah Indonesia.
Menurut mantan jurnalis senior tersebut, masih adanya 25 persen wilayah yang belum terjangkau siaran TVRI merupakan kondisi yang sulit diterima. Hal itu dinilai melanggar hak masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga kelas dunia yang dibiayai oleh negara.
“Demi asas keadilan, seluruh rakyat Indonesia di pelosok mana pun harus bisa menikmati tayangan tersebut,” ujarnya.
Putra pun meminta TVRI memanfaatkan sisa waktu sekitar tiga bulan menjelang kick off Piala Dunia 2026 untuk bekerja lebih maksimal. Ia mendorong agar TVRI melibatkan pemerintah dalam mempercepat pemenuhan hak siar bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau.
Selain itu, ia mendesak TVRI agar memperluas infrastruktur penyiaran, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih tergolong blank spot.
“Gunakan waktu tiga bulan ini semaksimal mungkin supaya makin banyak orang Indonesia yang selama ini tidak terjangkau siaran TVRI bisa menonton. Itulah esensi lembaga penyiaran publik,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
