Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak mengingatkan pemerintah agar terus mencermati perkembangan geopolitik global, termasuk dinamika terbaru antara Amerika Serikat dan Venezuela. Invasi militer yang dilakukan AS ke Venezuela dinilai harus dipandang sebagai peringatan strategis bagi para pemangku kebijakan ekonomi nasional.
Menurut Amin, meskipun Indonesia tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konflik tersebut, dampak tidak langsung tetap berpotensi dirasakan melalui volatilitas harga minyak dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, serta tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada pos subsidi dan kompensasi energi.
“Saya menilai pemerintahan Presiden Prabowo telah mengambil langkah yang tepat dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal. Namun, dinamika global yang semakin kompleks menuntut antisipasi yang lebih sistematis dan terukur agar gejolak eksternal tidak mengganggu agenda pembangunan nasional,” kata Amin, Rabu (7/1/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, konflik geopolitik saat ini tidak berdiri sendiri. Keterlibatan kepentingan negara-negara besar seperti China dan Rusia dalam isu Venezuela berpotensi memperbesar rivalitas global serta meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan internasional.
Dampaknya, lanjut Amin, tidak hanya dirasakan negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia, terutama melalui kenaikan harga energi, volatilitas arus modal, dan tekanan terhadap nilai tukar.
“Dalam konteks ini, ketahanan APBN menjadi kunci utama. Asumsi makro, terutama harga minyak dan nilai tukar, harus terus dievaluasi dengan pendekatan manajemen risiko yang kuat,” ujarnya.
Ia menegaskan, APBN harus mampu menyerap guncangan eksternal tanpa mengorbankan belanja prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini menjadi semakin penting di tengah upaya pemulihan sosial ekonomi dan pembangunan infrastruktur pascabencana alam, terutama di wilayah Sumatera.
Amin juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, pengelolaan subsidi berbasis harga yang rentan terhadap fluktuasi global perlu dilakukan secara lebih bijak dan tepat sasaran.
“Ke depan, subsidi harus semakin diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan fiskal,” katanya.
Selain itu, Amin menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, serta kepercayaan pasar.
Ia menegaskan, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif harus diiringi dengan penguatan fondasi ekonomi domestik agar Indonesia tetap mampu menjalankan kepentingan nasional secara mandiri di tengah ketidakpastian global.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
