Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI Anna Muawanah meminta Tim Panitia Seleksi (Pansel) tidak membatasi sosok pencalonan Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Dirjen BC Kemenkeu).
“Jangan ada anomali satu sisi dibolehkan dan dibatasi (pencalonan Dirjen BC),” kata Anna di Jakarta, Jumat (5/6).
Anna setuju perekrutan calon Dirjen BC tidak berasal dari orang karir internal namun dibuka untuk umum seperti dari anggota TNI/Polri maupun pegawai negeri sipil (PNS) lainnya. “PNS belum tentu lebih jelek dari yang lain,” ujar Anna.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan Tim Pansel Dirjen BC harus transparan dan tanpa cacat melelang jabatan eselon satu tersebut.
Namun Anna mengaku belum mengetahui pihak yang membentuk maupun komposisi dari Tim Pansel Dirjen BC itu.
Menurut Anna, proses pencalonan Dirjen BC melalui sistem lelang sehingga tim pansel harus mengedepankan sosok memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik.
Sementara itu, aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masardi menuturkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai memiliki kewenangan untuk pemasukan dan penindakan.
“Karena Bea Cukai harus diisi orang yang memiliki ketegasan dan integrasi,” tutur Adie.
Adie menyatakan Ditjen BC merupakan lahan “basah” sehingga pemilihan calon penjabat harus transparan agar mampu menekan penyelundupan dan meningkatkan pemasukan keuangan negara.
“Dengan proses yang terbuka pemilihan Dirjen Bea Cukai yang kongkalikong dapat diantisipasi,” ucap Adie.
Ia berharap seleksi Dirjen BC tidak membuka peluang koruptor beraksi pada sektor pajak dan bea cukai.
Artikel ini ditulis oleh:
