Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani menilai peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Selasa, (11/10) kemarin, terhadap oknum pegawai Kemenhub merupakan kejadian yang tidak biasa. Pasalnya, hal itu berawal dari laporan menterinya sendiri sebelum ke Kapolri.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan adalah sebuah langkah maju yang harus didukung. Namun, jangan sampai kejadian tersebut hanya untuk pencitraan saja.
“Sebab, dalam jalur birokrasi pasti ada garis komando dari pejabat diatasnya terhadap apa yang dilakukan oleh anggota atau staf dibawahnya, sehingga perlu diusut sampai selesai persoalan ini,” ujar Miryam di Jakarta, Rabu (12/9).
Selain itu, politikus Partai Hanura ini berharap OTT yang dilakukan Polri tidak hanya dilakukan di lingkungan Kemenhub saja. Sebab, sambungnya, pungli ada dimana-mana apalagi terkait perizinan.
“Saya juga berharap agar Polri terus aktif memberantas persoalan pungli ini, tidak hanya di Kemenhub saja namun di seluruh lembaga atau tempat yang dimungkinkan adanya praktik pungli,” ungkap Miryam.
Miryam menambahkan, Komisi V DPR perlu juga untuk memanggil Menteri Perhubungan dan mempertanyakan kejelasan peristiwa ini.
“Logikanya, apabila OTT berawal dari laporkan Menterinya, ada dua kemungkinan, bisa karena pak menteri tidak bisa mengatur anak buahnya sehingga harus meminta bantuan Polri untuk membongkarnya atau pak menteri perintahnya tidak di dengar oleh bawahannya,” pungkasnya.
*Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
