Jakarta, Aktual.com – Komisi IV DPR RI menyatakan konsisten dalam mengawal tenaga harian lepas (THL) pertanian, perikanan dan perkebunan. Ketiganya merupakan komponen penting bagi pengembangan sektor pangan di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (26/8).
“THL secara konsisten kami kawal di Komisi IV, hal ini semata-mata sebagai bentuk dedikasi kami sebagai wakil rakyat, yang menuntut kinerja dari teman-teman THL yang selama ini telah bekerja keras dan baik, namun disisi lainnya kami juga ingin memberikan jaminan bagi masa depannya,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menginginkan pemerintah memperkuat pendampingan kepada petani seperti melalui program Penyelia Mitra Tani (PMT) guna mengembangkan produktivitas sektor pertanian.
“Dalam rangka Swasembada Pangan, kehadiran PMT tidak dapat dinafikan,” kata Akmal.
Menurut dia, PMT mempunyai fungsi dan peran strategis dalam rangka mendampingi para petani yang tergabung dalam kelompok Gabungan Kelompok Petani.
Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga berpendapat bahwa PMT berperan penting dalam mendukung pencapaian swasembada pangan.
Dia mendapatkan info bahwa program itu direncanakan dihentikan pada Agustus 2016 karena tidak adanya alokasi anggaran Kementerian Pertanian.
Akmal mengemukakan bahwa, Komisi IV bersama Kementan akan serius mengkaji agar dasar hukum program tersebut juga bisa menjadi kuat.
Hal tersebut, lanjutnya, karena segi kebutuhan, keberadaan pendamping petani, khususnya pertanian organik, jumlahnya terus berkurang setiap tahun.
Sebagaimana diwartakan, Indonesia membutuhkan sedikitnya 28 ribu tenaga penyuluh pertanian untuk memberikan pendampingan kepada para petani, kata Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono.
“Jumlah desa di Indonesia sekitar 72 ribu, namun tenaga penyuluh saat ini hanya berjumlah 44 ribu, dengan rincian 25 ribu orang bertatus PNS dan 19 ribu tenaga harian lepas (THL),”tutur Momon Rusmono kepada Antara di sela-sela sosialisasi UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di Sukabumi, Rabu (27/7).
Pihaknya menargetkan di setiap desa minimal ada seorang penyuluh pertanian agar petani mendapatkan pendampingan khususnya dalam meningkatkan produksi pangan, serta pemahaman tentang teknologi pertanian baru.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
