Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI, Miryam S Haryani mengatakan selama ini, Pilkada cenderung hanya menjadi ruang segelintir orang yang punya akses kuat dalam dunia politik, termasuk petanahana dalam rangka melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya.
“Padahal jika kami mau egois maka partai politik tidak akan mau mengambil resiko ini, namun demi kepentingan bangsa yg lebih besar akhirnya kami bersepakat untuk membatasi adanya dinasti,” katanya di Jakarta, Minggu (12/7).
Miryam menambahkan, sama halnya dengan PNS harus mundur agar menjaga netralitas birokrasi dalam Pilkada jika ingin mencalonkan diri. Sebab, selama ini yang dikeluhkan banyak kalangan adalah ketidakmampuan birokrasi bersikap netral dalam setiap pelaksanaan Pilkada.
“Mimpi kami untuk membangun demokrasi yang lebih substansial dan berkualitas ini akhirnya harus dikubur dgn adanya putusan MK ini. Sudah tentu pihak yang sangat dirugikan dalam masalah ini adalah rakyat Indonesia, sebab mereka akan kembali kehilangan kesempatan dalam memunculkan alternatif pemimpin pilihan yang ideal dan sesuai harapan mereka dalam pilkada akibat adanya dinasti ini,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
