Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya Widya Yudha belum bisa memastikan risiko yang ditanggung PT Pertamina (Persero) atas kerja sama dengan PT Bumi Sarana Migas milik anak Wapres JK, yakni Solihin Kalla.
Yang mana dalam kerja sama tersebut terjadi tanpa melalui tender dengan menunjuk PT Bumi Sarana Migas untuk membangunan terminal LNG (Gas Alam Cair) di Bojonegara, Banten, Jawa Barat, hanya berdasarkan feasibility study.
“Inikan berarti sistem oftaker sehingga harus ada feasibility study, tergantung Pertamina kajiannya seperti apa,” katanya di Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (19/4).
Lebih lanjut dia mengaku belum mempelajari isi feasibility study yang diajukan oleh PT Bumi Sarana Migas sehingga Pertamina memutuskan memilih perusahaan itu, namun dia berjanji akan menelusuri hal ini, dia khawatir terjadi resiko merugi bagi Pertamina.
“Feasibility study belum kita ketahui, nanti kita pelajari,” tukasnya.
Seperti diketahui, kerja sama ini sudah sampai pada tahap penandatanganan Head of Agreement (HoA) yang dilakukan pada 1 April 2015 lalu oleh Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani dan Direktur PT Bumi Sarana Migas Solihin Kalla serta disaksikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto
Dalam pejelasan Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro menyatakan persetujuan kerjasama itu hanya berdasarkan feasibility study.
“Pertimbangan itu lebih ke arah pengajuan feasibility study dari PT Bumi Sarana Migas,” kata Wianda kepada Aktual.
Ia menambahkan, Bumi Sarana Migas juga sudah memiliki beberapa partner yang dianggap berpengalaman melakukan konstruksi dari terminal LNG.
“Nah selanjutnya itu juga mereka kalau tidak salah memang sudah ada lahan juga di area tersebut, karena kan kalau proyek itu 70 persen hambatannya pembebasan lahan, nah jadi itu yang di propose kepada Pertamina,” ucap Wianda.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
