Jakarta, Aktual.com – Kalangan DPR melihat keberhasilan target dalam Rancangan APBN 2017 nanti akan sangat tergantung dari pencapaian di tahun 2016 ini.
Pemerintah sendiri dalam rapat paripurna di DPR, Selasa lalu dalam pembacaan nota keuangannya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Lebih besar sedikit dari APBNP 2016 ini yang dipatok 5,2 persen.
“Saya paham, kalau target pemerintah pasti agresif dengan pertumbuhan 5,3 persen. Padahal target yang fair itu di kisaran 5,0-5,1 persen. Dan ujiannya itu ada di 2016 ini,” jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hafidz Tohir di Jakarta, Kamis (18/8).
Kendati dirinya menganggap wajar target pemerintah yang agresif, namun akan sulit tercapai jika kondisi defisit fiskal pada tahun ini cukup tinggi.
“Defisit APBN itu artinya ada target pertumbuhan yang terkoreksi di situ. Karena defisit satu poin saja, berarti ada kinerja keuangan yang memerlukan angka besar sebanyak Rp60-70 triliun,” tegas Tohir.
Apalagi memang, jika defisit makin lebar, maka akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi di daerah yang juga tinggi. Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional itu merupakan kumpulan dari APBD-APBD itu.
Makanya dengan kondisi potensi defisit fiskal yang tinggi, untuk tahun ini pun, kata Tohir, target pertumbuhan ekonomi yang 5,2 persen masih dianggap tinggi.
“Kami sudah bertempur (dengan pemerintah) bahwa pertumbuhan ekonomi yang pantas itu 5-5,1 persen. Tapi waktu itu pemerintan malah minta 5,3 persen. Kami setujui 5,1 persen. Tapi begitu konsultasi di Banggar diputusin 5,2 persen,” tegas Tohir.
Namun demikian, ujar dia, dari mana dana untuk membiayai APBN dan sekaligus pertumbuhan itu, ketika potensi defisit itu sangat besar seperti juga yang sering disebutkan Mwnteri Keuangan Sri Mulyani.
“Itu (dana APBN) yang tidak dipikirkan oleh mereka. Makanya, saat ini Sri Mulyani gembar-gembor kita akan defisit. Artinya, dari situ terjadi asumsi yang tidak sama antara Bu Sri dengan Pak Bambang (Bambang Brodjonegoro-Menkeu sebelumnya),” urai dia.
Ditambah lagi, saat ini pemerintah akan melakukan pemangkasan anggaran di beberapa pos. Sehingga dampaknya akan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Terutama untuk pembangunan di daerah.
“Kalau kemarin (tahun lalu) tanpa dipotong dana transfer daerahnya, ternyata banyak APBD defisit. Di APBD Kalimantan dan juga di Sumatera. Sekarang sebanyak Rp67 triliun akan dipangkas, berarti dampaknya ke 34 provinsi bukan main-main,” paparnya.
Dengan asumsi kira-kira masing-masing provinsi akan mendapat pemotongan Rp2 triliun, sehingga pembangunan yang sudah dirancang dan dikerjakan gubernurnya akan sangat terganggu.
“Sehingga kondisi tersebut akan sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Makanya, target 5,2 persen akan sulit dicapai, terlebih akan terjadi defisit,” jelasnya.
Ketika dikonfirmasi, untuk memangkas anggaran itu, pemerintah perlu konsultasi ke DPR? Tohir menyebutnya, harus dilakukan.
“Harus konsultasi ke DPR. Karena mengubah APBN itu sama saja mengubah UU. Maka kalau mengubah nilainya tentu harus konsultasi ke DPR,” tutup dia.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
