Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate menilai wacana pemindahan Ibukota harus dilihat secara cermat sesuai fakta-fakta yang ada, serta memperhatikan dampak pertumbuhan dan perkembangan daerah itu sendiri.
“Ini bukan soal perasaan, ini adalah soal rasional. Berbicara terkait Ibukota harus secara rasional, karena ini terkait dengan pintu terdepan negara yang kita cintai,” ujar Johnny di Jakarta, Jumat (14/4).
Menurutnya, ibukota merupakan etalase paling depan, maka dari itu harus tempatkan etalase itu sebagai yang terbaik. Karena itu adalah wajah negara Indonesia.
Ada pun aspek-aspek yang terkait dengan UU, lanjutnya, Ibukota merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai syarat-syarat dan aturan secara khusus.
“Ibukota menjadi tempat tinggalnya para pejabat tinggi negara, Presiden dan semua lembaga negara, bahkan menjadi tempat bermukimnya pejabat-pejabat tinggi negara asing, Duta Besar dan konselor lain. Oleh karenanya harus di treat secara khusus dan penting,” jelas Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini.
Johnny juga mengatakan, dalam memindahkan Ibukota ada satu budget yang harus disediakan untuk memenuhi itu. Karenanya harus dilihat dahulu bagaimana inefisiensi di Ibukota selama ini. Selama 10 tahun terakhir, inefisiensi Ibukota mencapai ribuan triliun, perbandingkan dengan memindahkan Ibukota.
“Kalau ternyata inefisiensinya jauh lebih besar daripada pemindahan Ibukota itu, maka rasional untuk dipindahkan. Fakta lainnya adalah masalah tata ruang Ibukota, dimana terjadi kelebihan jumlah penduduk. Tanpa ada tata ruang dan kebijakan-kebijakan visioner atau out look nya bagus, maka Jakarta ini jalan kaki saja sudah macet,” ucapnya.
Terkecuali, kata dia, ada satu kebijakan bisa mengatur bagaimana pertambahan penduduk dan ruang gerak penduduk, serta syarat-syarat kehidupan penduduk dan pelayanan administrasi yang baik dilakukan dengan betul dan itu high cost.
“Saat ini pemerintah mencarikan alternatif pemecahan masalah Ibukota, salah satu alternatifnya adalah dengan memindahkan Ibukota. Kalau dikalkulasi secara ekonomis dan perspektif jangka panjang, maka rasional untuk kita pindahkan Ibukota dan pelayanan pemerintahan,” kata Johnny.
Kendati demikian, Johnny memberikan beberapa catatan, terkait pemindahan Ibukota, yakni jangan mengganggu jalannya pemerintah dan pelayanan publik serta harus terencana dengan baik, memilih lokasi pemindahan dengan berbagai macam syarat. Dari Komisi XI, biaya dengan jangka panjang operasional yang lebih efisien.
“Jika kita pindahkan Ibukota, maka harus dipastikan bahwa pelayanan publik akan lebih baik dari Ibukota sebelumnya,” pungkasnya.
Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
