Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa selain soal pendekatan keamanan dan diplomasi, pendekatan ekonomi dan keadilan juga perlu menjadi perhatian pemerintah terhadap penanganan stabilitas di Papua.
Ia menilai soal ekonomi dan keadilan, pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan populis yang baik, seperti soal kebijakan BBM satu harga di tanah Cendrawasi tersebut.
“Meski pendekatan keamanan masih diperlukan, tapi ujung tombak stabilitas Papua sebenarnya adalah pendekatan ekonomi dan keadilan,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (19/11).
“Dalam soal ekonomi dan keadilan ini saya menilai pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan populis yang baik, seperti misalnya kebijakan BBM satu harga,” tambah dia.
Pada sisi ekonomi itu, Fadli juga mengkritisi ikhwal kebijakan dari urgensi Otonomi Khusus Papua yang di dalam pelaksanaannya, melibatkan dana yang tidak sedikit.
“Sudah lebih dari lima belas tahun, dana itu mestinya telah digunakan untuk membangun banyak hal di Papua, baik manusia maupun infrastruktur fisik, sehingga Papua hari ini semestinya tidak lagi jauh ketinggalan dari wilayah Indonesia lainnya,” tegas politikus Gerindra itu
Akan tetapi, faktanya justru dana besar Otsus Papua diduga cenderung dinikmati segelintir elit daerah saja, sehingga sejumlah permasalahan justru tidak kunjung terselesaikan.
“Hari ini justru kita menemukan fakta sebaliknya, bahwa kesejahteraan itu ternyata tidak banyak mengalir ke bawah, tapi hanya dinikmati oleh elite daerah, berarti kita punya masalah serius dalam pelaksanaan Otsus,” sebut dia.
“Saya kira pemerintah, BPK, dan KPK, tentu bersama DPR, perlu untuk membahas masalah ini. Kita perlu melakukan audit yang lebih serius terhadap pelaksanaan Otsus, tak hanya untuk kacamata sempit soal administrasi penggunaan keuangan negara, tapi terutama karena masalah ini sangat terkait masa depan keutuhan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.
(Reporter: Novrizal)
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
