Kiri-kanan ; Anggota Komisi VII Eni Maulani Saragih, Direktur Indonesian Club Gigih Guntoro, Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono, Anggota DPR RI Komisi III Masinton, Anggota DPR RI Komisi VII Inaz Nasrullah, Direktur SMC Syahganda Nainggolan dalam dialog "PANSUS FREEPORT DAN PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM OLEH ASING", Jakarta, Minggu (20/12/2015). Indonesian Club.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kembali mengkritisi kebijakan PLN soal pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA. Hal ini berkaitan cara PLN menentukan pengguna listrik 900 VA yang masih disubsidi oleh negara.

Pasalnya, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan pendataan yang dilakukan PLN, masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi miskin dan rentan miskin golongan 900 VA adalah 4,1 juta. Namun menurutnya, ternyata banyak dari jumlah tersebut yang disinyalir banyak yang tidak mendapat subsidi di lapangan.

“Kita bukannya tidak setuju, tapi subsidi ini tepat sasaran nggak? PLN bagaimana membedakan yang disubsidi dan tidak disubsidi. Tunjukan sama kita TNP2K gimana kategori menilainya,” ujar Eny di Jakarta, Sabtu (17/6).

Menurutnya, penerapan kebijakan pencabutan subsidi untuk golongan 900 VA kenyataannya di lapangan banyak permasalahan. Sebab, banyak masyarakat miskin yang mestinya tetap mendapat subsidi justru tidak disubsidi pemerintah.

“Di dapil saya masyarakat kecil mengeluhkan kenaikan tarif listrik ini. Katanya dana subsidi untuk rakyat miskin akan tepat sasaran, tapi buktinya banyak yang harus membayar tarif normal, naik 100 ribu itu terasa berat lho,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid