Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas membahas proyek galangan kapal di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Presiden menginstruksikan untuk mengembangkan industri galangan kapal atau area pabrik pembuatan kapal laut di dalam negeri yang mampu memproduksi kapal tanker, kargo, kapal penumpang, feri, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/kye/15

Jakarta, Aktual.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) meminta Presiden Jokowi fokus membentuk sistem kerja dan bukan hanya melakukan pencitraan.

“Presiden akan bertanggung jawab. Kabinet tidak becus, yang tidak becus ya yang memilihnya. Saya lihat ada yang bagus, tapi banyak pencitraan,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di DPR, Jakarta, Rabu (22/7).

Menurutnya, Presiden harus bentuk sistem kerja yang fokus, mana yang menjadi tugas presiden dan mana yang menjadi tugas pembantunya. Selain itu, presiden juga harus membuat ‘grand design’.

“Bagi kartu, kaos, bukan saatnya untuk pencitraan lagi,” katanya

Terkait soal menteri mana yang layak dicopot, Fadli mengatakan DPR bukan pada tempatnya melakukan evaluasi reshuffle.

“DPR tidak punya interest. Tapi saya melihat reshuffle diperlukan kalau pemerintah ingin perbaiki diri. Kalau pemerintah dengan niat baik mau menjalankan program itu harus fokus,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh: