Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI Agun Gunandjar meminta pemerintah menjelaskan secara resmi kondisi 177 jamaah calon haji yang menjadi korban penipuan pemberangkatan ke tanah suci melalui Filipina. Bahkan Kementerian luar negeri, Kementerian agama, Kementerian hukum dan HAM atau Polri juga belum menjelaskan tentang daftar nama-nama dan domisili dari sejumlah jamaah tersebut.
“Ini penting bagi publik untuk melihat sesungguhnya, WNI yang berangkat itu dari wilayah provinsi mana? Sehingga penanganannya ke depan akan ikut memecahkan persoalan ini. Apakah hanya dari satu provinsi, atau tersebar dimana-mana. Asumsi saya, pasti tersebar di berbagai wilayah,” ujar Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).
Ia meyakini, sepanjang pemerintah belum mampu berikan pelayanan haji yang memadai, seperti kuota yang masih harus dilobi dengan Arab Saudi, juga masalah harga yang harus lebih murah, tak tertutup kemungkinan dipastikan tahun depan akan kembali terjadi.
“Mungkin saja di luar itu banyak yang terjadi,” cetus Agun.
Agun berharap pemerintah dapat menanyakan nama dan wilayah mana asal WNI tersebut terkait upaya pencegahan tahap berikutnya supaya tidak terulang.
“Salah satunya, ke Filipina itu apakah lewat Jakarta langsung, Manado, atau Surabaya? Harus ada rincian yang detail sehingga dengan leluasa bisa menyatakan kelemahan kita ini di kemenkumham. Ternyata misalkan kelemahan di tapal batas yang bisa lewat perahu, atau ada keterlibatan pemda. Ini musti detail,” jelasnya.
“Kalau memang ternyata faktor itu tidak diatasi, tetap sulit Kemenlu menjangkau sampai ke level itu,” tambah Ketua bidang pemenangan pemilu Jawa I DPP Partai Golkar ini.
(Nailin)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
