Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan dengan adanya pernyataan Presiden Direktur (Presdir) Agung Podomoro Land (APL) bahwa ada permintaan dana sebesar Rp6 miliar oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Dana itu untuk mengerahkan 5.000 personil aparat penegak hukum gabungan dalam penggusuran pemukiman Kalijodo dengan barter APL mendapatkan pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi teluk Jakarta.
“Saya kira ini bukti ada konspirasi antara gubernur dengan pengusaha yang sejatinya pengusaha harus menegakan keadilan tanpa ada ketergantungan dengan pihak pengusaha,” kata Herman saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (13/5).
Oleh karena itu, sambung Herman aparat hukum yakni KPK yang tengah menangani kasus adanya suap dalam proyek reklamasi teluk Jakarta.
“Hukum harus ditegakan dan usut sampai tuntas,” pungkas politikus Demokrat.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Arbie Marwan
