Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VI DPR RI, Ahmad Hafidz Tohir mempertanyakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim reformasi tata kelola migas (RTKM) yang dibuat oleh Menteri ESDM, Sudirman Said.
Menurut dia, tim yang dipimpin oleh Faisal Basri itu tidak paham dengan persoalan dunia perminyakan. Hal itu menyusul keluarkan rekomendasi tim agar Pertamina menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin RON 88 atau Premium.
“Mereka yang duduk dalam komisi tersebut tidak paham dengan seluk beluk perdagangan perminyakan,” kata Hafis ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (23/12).
Politisi dari PAN itu juga mengatakan, tim RTKM tersebut tidak ada persoalan substansi yang digulirkan hingga hari ini. Ia berpandangan, pembentukan tim itu lebih sarat pada politik balas budi saja.
“Dan lebih banyak sarat dengan kepentingan dan politik balas budi,” tandasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menginstruksikan Pertamina menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88 di pasaran dan menggantinya dengan BBM RON 92 (Pertamax). Pengamat energi menilai penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium menimbulkan blunder di Pemerintahan. Pasalnya, rencana tersebut bisa membuat nilai tukar Rupiah semakin melemah, selain itu kilang Pertamina belum siap memproduksi RON92.
“Kalau pemerintah menghapuskaan premium maka otomatis harus impor Pertamax untuk mencukupi kebutuhan BBM. Sedangkan impor Pertamax (RON92) pakai Dollar. Makin lemah nilai rupiah,” papar Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro kepada Aktual.co di Jakarta, Selasa (23/12).
Menurutnya, penghapusan premium dan menggantinya dengan BBM jenis pertamax membuat impor BBM semakin meningkat, banyak mobil yang tidak seharusnya mengkonsumsi BBM bersubsidi akan berpindah. Selain itu, Kilang yang dimiliki pertamina belum mampu mencukupi dan memproduksi BBM RON92.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
