Warga membeli sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat peluncuran Bantuan Pangan Non Tunai di Blunyahrejo, Karangwaru, DI Yogyakarta, Kamis (23/2). Program Bantuan Pangan non Tunai merupakan kelanjutan Program keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa den 3 kota di wilayah timur untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin berbelanja kebutuhan sehari-hari di e-warung. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/foc/17.

Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasarubu meminta kehati-hatian dan ketelitian dari pemerintah mengenai persoalan validitas data terkait rencana pengalihan subsidi LPG 3 Kg kedalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dia tidak mau kekeliruan data pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA berulang kembali pada pengalihan subsidi LPG 3 Kg. Setidaknya akibat kecerobohan data pencabutan subsidi 900 VA telah merugikan lebih dari 2 juta pelanggan yang seharusnya berhak menerima subsidi.

“Datanya harus akurat untuk rencana penyaluran LPG 3 Kg melalui KKS. Jangan seperti pencabutan subsidi listrik yang datanya tidak akurat oleh TNP2K,” katanya kepada Aktual.com, ditulis Rabu (19/7).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah merasa penyaluran subsidi LPG 3 Kg dengan skema terbuka saat ini dirasa tidak tepat sasaran dan semakin membebankan keuangan negara, hal ini yang dikemukakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

“Mengenai subsidi LPG, ini suatu tantangan dan ketakutan yang luar biasa, karena distribusinya tidak tepat sasaran kepada yang berhak menerima. Subsidi tapi juga bisa diakses oleh orang yang tidak berhak,” tutur Jonan ditulis Selasa (11/7)

Sementara dalam realisasi semester I tahun 2017 sudah mencapai 3.096 juta ton dari volume APBN sebesar 7.089 juta ton. Sedangkan pada asumsi makro untuk APBN-P direvisi menjadi 6.5 juta ton.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS