Jakarta, Aktual.com — Biaya biaya administrasi (bank) dan Pajak Penerngan Jalan (PPJ) sangat memberatkan rakyat. Meskipun nominalnya terlihat kecil, semestinya biaya tersebut ditiadakan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam menanggapi polemik token lisrik prabayar usai pernyataan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, tentang keterlibatan mafia di dalamnya.
“Bagi mereka uang dalam nominal tersebut tetap berarti. Apalagi, dalam sebulan, mereka bisa membeli pulsa beberapa kali dalam nominalnya yang cukup besar,” ujar dia di Jakarta, Rabu (9/9)
Menurut Ecky, PLN harus segera mengevaluasi besaran nominal biaya administrasi ini. “Bayangkan berapa uang yang dikumpulkan bank tiap tahunnya dari 13 juta lebih pelanggan listrik pra bayar.”
“Apalagi bank juga sudah bisa mendapat keuntungan dari pengelolaan uang yang disetor di muka ini,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
