Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyatakan keprihatinannya terhadap sektor energi khususnya migas yang selalu menjadi bancakan setiap penguasa. Hal itu disampaikannya dalam menanggapi kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Bumi Sarana Migas (BSM) dalam proyek pembangunan Terminal LNG Bojonegara, Banten.
Perlu diketahui, dalam kerjasama tersebut, Pertamina diposisikan sebagai 100 persen offtaker LNG regasified gas yang dipasok oleh perusahaan besutan anak Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yakni Solihin Kalla. Di mana selanjutnya gas tersebut akan disalurkan oleh Pertamina ke PT PLN (Persero). Sehingga resiko penyerapan gas oleh PLN menjadi 100 persen resiko Pertamina. Terdapat resiko single party offtaker untuk pembeli LNG, yaitu PLN.
Bahkan untuk penjualan gas ke PLN pun, proyek Land based Regasification Plant Bojonegara ini akan bersaing dengan FSRU Nusantara Regas dan Proyek PGN FSRU Lampung yang keduanya sudah siap untuk menerima LNG dan menyalurkan Regasified Gas ke pembangkit PLN.
“Jadi itu yang saya bilang dari dulu, sangat prihatin negara ini selalu memang energi itu adalah bajakan oleh rezim rezim sebelumnya. Ini juga mungkin yang harus diperbaiki ke depannya, bahwa biaya politik yang sangat mahal ini mengarah ke seperti itu,” kata Iskan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5).
Ia menegaskan, jika memang terbukti adanya penyimpangan dalam proyek tersebut dan merugikan negara maka sudah sepatutnya hal itu diusut ke ranah hukum.
“Tapi kalau memang ada penyimpangan, harus diusut hukum. Apalagi menyebabkan kerugian negara. Kalau Pertamina diberikan hak khusus itu saya setuju, tapi kalau ada oknum yang memanfaatkan Pertamina untuk kepentingan-kepentingan dia itu harus diusut. Apalagi memanfaatkan jabatan dan menyebabkan kerugian negara saya rasa nanti bisa diperiksa juga kan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI, Hari Purnomo menegaskan bahwa pihaknya tengah mengawasi perkembangan proyek yang sarat akan unsur KKN tersebut.
“Sinyalemen itu mungkin ada benarnya, RDP (Rapat Dengar Pendapat) komisi VII yang lalu saya juga pertanyakan kepada Pertamina. (Pertamina) berjanji akan mempresentasikan kepada komisi VII dalam RDP yang akan datang usai masa reses selesai,” kata Hari kepada Aktual beberapa pekan lalu.
“Kalau data yang anda (tim Aktual) sampaikan benar, sinyalemen anda juga mengandung kebenaran,” imbih dia.
Berdasarkan data yang diperoleh Aktual, jika dibandingkan dengan proyek Pertagas FSRU Cilamaya LNG Company, penjualan regasified LNG dilakukan dari Pertagas Cilamaya langsung ke End Customer (IPP Jawa, IPP Sunyarangi dan Pertamina Balongan). Sehingga Pertamina tidak menanggung resiko penyerapan pasar. Dari segi LNG Supply dan market demand pun proyek Pertagas ini menunjukan posisi yang sangat aman karena volume demand sesuai dengan volume supply LNG.
Tidak seperti LNG Bojonegara antara Pertamina dengan BSM, yang terdapat porsi unmarketable LNG cukup besar. Di mana available market yang dimiliki hanya untuk IPP Jawa I sebesar 320 MMSCFD dan PLN Jawa Barat sebesar 334 MMSCFD, total keduanya adalah 654 MMSCFD. Sementara target LNG Supply nya sendiri justru mencapai 1000-1500 MMSCFD.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
