Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga perlu mengambil langkah taktis seperti melakukan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brojonegoro mengatakan program bantuan pangan nontunai (BPNT) perlu diperkuat agar semakin tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga satu digit.
“BPNT ini adalah ujung tombak. Karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) relatif sudah tepat sasaran. Yang realtif belum tepat sasaran itu adalah rastra. Jadi, jurus untuk ‘single digit’ itu adalah penguatan penyaluran tepat sasaran melalui BPNT,” ujar Bambang saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/1).
Pada 2018, BPNT diperluas dari 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 44 kota menjadi 10 juta KPM di 217 kabupaten/kota. Perluasan BPNT menjadi 10 juta KPM dilaksanakan bertahap.
Untuk tahap pertama dilaksanakan di 44 kota dan tahap kedua dilaksanakan di ibu kota plus kabupaten dengan indeks kesiapan yang lebih baik. Tahap ketiga dilaksanakan di ibu kota wilayah timur dan kabupaten berindeks baik, sedangkan tahap 5-6 di sisa wilayah lainnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
