Presiden Joko Widodo (kedua kiri) meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Oelpuah Kabupaten Kupang, NTT, Minggu (27/12). PLTS terbesar di Indonesia berkekuatan 5 mega watt (MW) tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu PLN mensuplai aliran listrik bagi warga Kupang. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/ama/15.

Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu merasa gerah melihat progres pembangunan listrik 35.000 yang menjadi besutan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia mengatakan proyek itu hanya banyak kegiatan yang sifatnya seremonial.

“Melihat situasi ini saya justru pesimis, jangankan 35 ribu 17 ribu saja saya masih ragu karena selama ini banyak kegiatan yang justru sifatnya hanya seremoni-seremoni saja” katanya saat menjadi pembicara diskusi yang diselengarakan oleh LeKS Indonesia di Equity Tower SCBD Jakarta, Selasa (1/6)

Kemudian dia juga mengakui masih banyak kelemahan dalam pengelolaan energi di tanah air, salah satunya adalah masih rancunya posisi kementerian BUMN dan Kementerian ESDM yang menaungi Pertamina dan PLN.

Oleh karenanya kedua BUMN itu sering mengalami posisi dilema antara pelayanan kepada masyarakat dan tekanan mencari keuntungan perusahaan.

Selain itu, kerancuan ini menyebabkan sulitnya melakukan koordinasi yang dibuktikan dengan berbagai persoalan yang terjadi.

“Kita masih dihadapkan pada masalah kelembagaan, Pertamina dan PLN ini punya dua ‘bos’ yakni Kementerian BUMN serta juga bertanggung jawan secara teknis ke Kementerian ESDM, bisa dilihat atas kasus PLTMH dengan surat edaran PLN yang menabrak Permen,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS