DPR Respon Aksi Pita Hitam Serikat Pekerja PT Pegadaian

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad memberikan dukungan penuh atas aksi pita hitam yang dilakukan oleh serikat pekerja PT Pegadaian secara serentak pada Selasa (16/2) kemarin. Menurutnya, para pegawai tersebut sepatutnya turut terlibat dalam rencana pembentukan Holding Ultra Mikro ini. Sebab mereka merupakan bagian dari stakeholder atau pemangku kepentingan perusahan.

Dirinya berharap aksi korporasi penggabungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai induk holding dengan PT Pegadaian (Persero) dan PT PNM (Persero) mampu memberikan dampak baik bagi masa depan perusahaan, baik dari model bisnis hingga positioning perusahaan, maupun kesejahteraan karyawan. Dan, justru bukan sebaliknya.

“Saya ikut merasakan kekhawatiran para karyawan dan pegawai dari PT Pegadaian. Karena mereka harusnya bagian daripada stakeholder perusahaan, tentu sepatutnya diajak bicara sebelum mengambil satu kebijakan transformasi. Jadi kita memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi dari serikat pekerja Pegadaian terhadap kekhawatiran itu,” kata Kamrussamad saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/2).

Ia pun meminta agar rencana holding ultra mikro ini dikaji ulang. Mengingat latar belakang bisnis maupun segmentasi nasabah dari ketiga BUMN tersebut berbeda. Tak hanya itu, prosedur dan mekanisme perbankan di BRI dengan Pegadaian dan PNM juga berbeda.

Bahkan, menurutnya, skema yang ideal seharusnya pemerintah memperkuat positioning PT Pegadaian dengan cara memberikan penempatan modalnya. Kalau perlu, lanjut dia, PT Pegadaian ada sampai tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan PT PNM.

“Jadi harusnya tidak tepat jika itu dilakukan penggabungan dalam bentuk holding,” ujar politisi partai Gerindra ini.

Kamrussamad pun mengaku baru pertama kali rapat dengan mitra kerjanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana holding ini. Menurutnya, Sri Mulyani baru sebatas memberikan pengantar dalam rapat tersebut.

“Kemarin Menteri Keuangan baru memberikan pengantar. Karena itu kita minta Menteri Keuangan untuk menyiapkan materi daripada pembentukan holding BUMN ultra mikro ini,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Marwan Ja’far meminta pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk para stakeholder. Ia menilai bahwa selama ini sosialisasi dan edukusi terkait rencana pembentukan holding ultra mikro masih kurang.

“Yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN adalah sosialisasi dan edukasi yang masih kurang, termasuk ke stakeholder,” ujar politisi PKB ini.

Bahkan, Marwan mengaku jika di komisinya belum mendapatkan roadmap dari rencana holding tersebut. Sehingga ia pun tidak mengetahui maksud dan tujuan dari aksi korporasi ini.

“Sedangkan kita yang di Komisi belum mendapat roadmap dari Holding ini. Ini kan harus jelas. Penataan regulasi, kemudian penataan sistem manajemen, kemudian penataan manajemen risiko, dan juga target yang ingin dicapai ini apa? Harus jelas,” ungkap Marwan.

Artikel ini ditulis oleh:

A. Hilmi