Debat publik yang terbuka dan rasional berbagai pihak terkait isu pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum lebih efektif bagi publik daripada saling sandera dan unjuk kuasa kewenangan, katanya.

“Penegakan hukum yang dikesankan sekedar sebagai upaya politisasi hanya melahirkan respon serupa dari berbagai lini,” katanya.

Sejatinya menurut dia, pemberantasan korupsi harus menjadi spirit dan praktek di semua lini baik aparat hukum KPK, Polri, jaksa, hakim dan pengacara juga pemerintah dan legislatif di semua tingkatan, swasta dan masyarakat sipil.

Semua pihak harus segera duduk bersama bersinergi satu sama lain dengan kepala dingin. Dengan demikian, proses politik di DPR RI dan proses hukum di KPK, juga hubungan kerja sama dengan institusi hukum dan lembaga negara lainnya bisa berjalan sesuai rel.

“Semua pihak bersinergi satu sama lain untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, kata Melki Laka Lena yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT itu.

(Abdul Hamid)