Jakarta, Aktual.co — Anjloknya nilai tukar rupiah mencapai Rp13.000 menambah rentetan panjang penderitaan rakyat di pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, belum lama ini pemerintah telah menaikkan harga BBM yang akan berdampak pada naiknya ongkos produksi dan transportasi.
“Saya melihat anjloknya rupiah dan naiknya harga beras merupakan kegagalan Menteri ekonomi Jokowi-JK. Ini perlu diwaspadai karena anjloknya nilai tukar rupiah merupakan indikator penolakan pasar terhadap sistem ekonomi yang diterapkan rezim Jokowi,” ujar ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir kepada Aktual di Jakarta, Rabu (4/3).
Menurutnya, dalam pemerintahan kabinet Jokowi yang telah melewati 4 bulan belum menunjukkan hal signifikan seperti yang pernah dijanjikan dahulu ketika kampanye presiden. Ketika itu, pasar optimis rupiah akan menguat ke level di bawah Rp10.000 jika Jokowi menjadi presiden.
“Rupiah anjlok merupakan indikator yang berbahaya terhadap beberapa tahun ke depan. Mengapa demikian? Karena kabinet Jokowi sudah lebih 4 bulan namun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak pernah kembali ke level Rp9.000,” jelasnya.
Anjloknya nilai tukar rupiah akan berdampak pada mahalnya biaya produksi. Industri dalam negeri akan hancur, serta tidak dapat bersaing dengan produk industri luar negeri. Akibatnya akan terjadi PHK karyawan secara besar-besaran.
“Dengan kata lain apapun yang dilakukan Jokowi, pasar tetap menolak tim ekonomi Jokowi. Selain itu, semakin kencangnya masalah politik dan hukum pada dua bulan terakhir belum mereda membuat pertanyaan besar kemampuan kabinet Jokowi,” tegasnya.
Ditengah kemelut ekonomi yang berkepanjangan ini, dirinya menyarankan agar Jokowi memperbaiki konsep perekonomian nasional, dengan mengendalikan nilai tukar rupiah, menekan inflasi, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok.
“Stop berkomentar yang tidak perlu,” terangnya.
Lebih lanjut dirinya menegaskan agar Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan meresufle tim ekonomi kabinetnya.
”Evaluasi dan resufle itu perlu. Itu sebuah keharusan karena yang gagal ini merupakan kabinet ekonomi dan politik/hukum,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
