Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji menyarankan impor beras untuk menekan kenaikan harga dilakukan di luar musim panen, sehingga tidak merugikan petani.
“Kami sarankan supaya impornya diatur, tidak pada saat musim panen. Kalau saat musim panen dilakukan impor, yang dirugikan adalah petani kita,” katanya dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Kamis (22/2).
Sebelum melakukan impor, Sarmuji juga meminta pemerintah untuk memastikan stok beras. Menurut dia, keputusan impor beras hanya boleh diambil dalam keadaan darurat atau mendesak.
“Cara satu-satunya kalau produksi kita kurang, itu ya pasti harus impor. Nggak mungkin kita membiarkan rakyat kita mengalami kekurangan pangan, nggak mungkin,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji, terkait impor beras yang menjadi solusi pemerintah menekan kenaikan harga.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan Indonesia memiliki persediaan beras cukup banyak untuk periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024.
Saat ini, pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras.
Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi dua juta ton beras.
Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.
Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram.
Zulkifli juga menekankan bahwa stok beras untuk SPHP tidak mengalami kelangkaan. Namun, untuk beras premium, harganya naik lantaran suplainya berkurang.
Lebih lanjut, panen raya diprediksi terjadi pada Maret-April 2024, sehingga Indonesia memiliki ketersediaan beras.
“Beras tidak ada masalah, berasnya banyak, cuma alternatif beras Bulog,” ujar Zulkifli.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
