Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mengapresiasi puluhan kelompok masyarakat beserta tokoh-tokoh nasional yang menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait red notice terhadap calon menteri pada proses seleksi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Meski begitu, desakan apapun yang dilakukan masyarakat tidak akan mampu menggoyahkan lembaga anti rasuah pimpinan Abraham Samad membuka nama-nama dimaksud.
“Kalau orang per orang desak KPK itu, kalau menurut saya KPK tidak akan membuka, tidak pada posisi itu. Kalau DPR mungkin,” kata Tjatur di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (3/11).
Disampaikan, Komisi III atau Komisi Hukum DPR sudah membicarakan hal tersebut. Akan tetapi pemanggilan KPK baru akan dilakukan setelah Badan Musyawarah (Bamus) menyelesaikan pembahasan mitra kerja komisi hari ini.
Setelah Bamus selesai, lanjut Tjatur yang juga politisi PAN ini, hasilnya akan dibawa ke rapat paripurna. Baru Komisi Hukum memanggil KPK. (Baca: Catatan Merah Menteri, KPK dan Penguasa “Main Mata”)
Untuk diketahui, Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih siang ini akan menemui pimpinan KPK. Mereka mendesak KPK memanggil dan memeriksa menteri-menteri yang diduga memiliki catatan merah dan kuning, alias memiliki rekam jejak korupsi.
Beberapa tokoh kelompok masyarakat itu adalah Yudi Latif, Romo Benny Susetyo, Chalid Muhammad, Ray Rangkuti, Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98), Sri Palupi (Ecosoc), Dani Setiawan (KAU) dan Riza Damanik.
Selanjutnya Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Karyono Wibowo dan tokoh-tokoh lainnya.
Artikel ini ditulis oleh:
