Padang, Aktual.com – Pemerintah harus memiliki rencana kerja yang jelas untuk mewujudkan target pemanfaatan energi hijau atau energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, kata Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu.

“Salah satunya adalah mendukung pengembangan energi baru terbarukan di daerah potensial seperti Sumatera Barat,” katanya, saat kunjungan kerja di Padang, Senin (19/2).

Saat ini, menurut dia, persentase dari pemanfaatan energi itu baru sekitar 12,5 persen, masih jauh dari target yaitu 23 persen.

Gus Irawan mengatakan waktu tujuh tahun yang tersisa hingga 2025 tergolong pendek jika tidak ada rencana kerja yang jelas, karena itu Komisi VII akan terus mengawal agar pemerintah bisa konsisten dalam pengembangan energi itu.

Apalagi energi baru terbarukan jauh lebih bersih dari energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi atau batu bara, katanya lagi.

Dalam jangka pendek memang relatif mahal, tetapi untuk jangka panjang bisa lebih murah karena pemerintah tidak harus mengeluarkan anggaran lain guna menetralisir pencemaran yang terjadi akibat energi fosil.

“Ini juga harus jadi pertimbangan pemerintah,” kata dia.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merincikan potensi energi listrik dari panas bumi di daerah itu bisa mencapai 1.600 hingga 1.800 MW, sementara untuk tenaga air bisa sekitar 1.200 MW.

Saat ini yang tergarap baru sekitar 400-an MW. Secara matematis masih ada potensi 2.400-2.600 MW lagi yang masih bisa dimanfaatkan.

Ia meminta dukungan dari DPR RI agar instrumen pendukung pengembangan energi terbarukan, seperti harga beli listrik dari PT PLN bisa disesuaikan dengan biaya produksi panas bumi dan air yang relatif lebih mahal dari tenaga uap (baru bara).

Irwan meyakini jika harga beli PLN sesuai dengan biaya produksi listrik dari energi baru terbarukan, akan makin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal di bidang itu.

ANT