Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan bahwa pihaknya segera mengajukan draft amandemen Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberi kepastian terhadap keberadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Namun, pihak DPR sendiri menyarankan agar upaya Pemerintah untuk melegalkan SKK Migas dihentikan. Menurutnya, lembaga yang dinilainya tidak sesuai konstitusi itu harus segera dibubarkan.

“Tata kelola migas kalau didasari tata kelola saat ini dimana diatur oleh Pemerintah melalui SKK migas itu salah. Sebab itu bertentangan dan melanggar konstitusi. Serta merugikan negara secara finansial,” kata Kurtubi selaku Anggota DPR RI kepada Aktual.co, Jumat (31/10).

Kurtubi juga menegaskan, model tata kelola BP Migas itu jangan dilanjutkan sebab akan merugikan negara.

“Mestinya SKK Migas ini harus dibubarkan karena merupakan bentuk baru dari BP Migas yang sudah dibubarkan sebelumnya,” tegasnya.

Terkait draft UU migas baru yang akan diajukan Pemerintah, Kurtubi mengaku akan segera mengambil langkah untuk mengoreksi.

“Saya sebagai anggota DPR akan mengoreksi. Tapi, intinya SKK Migas itu harus dibubarkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa SKK migas telah merugikan negara. Hal tersebut ia lontarkan berdasar dari proses penjualan minyak dan gas bumi diberikan kepada pihak ketiga, sehingga membuat pendapatan negara tidak maksimal.

“SKK Migas itu tidak bisa melakukan penjualan sendiri. Harus melalui pihak lain. Selain itu, kontrol cost and recovery tidak akan pernah efektif. karena lembaga negara tidak pernah melakukan langkah eksplorasi dan ekspoitasi. Lihat saja, saat ini produksi minyak malah terus berkurang,” jelas Kurtubi.

Menurutnya, langkah yang tepat adalah membubarkan SKK Migas dan mengembalikan fungsinya ke badan usaha milik negara yakni Pertamina. Ini dilakukan agar proses pengelolaan serta pengawasan bisa berjalan efisien.

“Fungsinya dialihkan ke Pertamina dengan satuan kerja baru atau apapun. Lalu SKK Migas dibubarkan. Itu keputusan final,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka