Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyoroti kejadian yang menimpa 140 siswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai bahwa lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama insiden ini.
“Masih terjadinya kasus keracunan MBG menunjukkan masih lemahnya pengawasan. BGN (Badan Gizi Nasional) belum punya SOP untuk melakukan pengawasan. Padahal sudah sering diingatkan supaya memperketat pengawasan dengan melibatkan lembaga lain, seperti Pemda, BPOM, Puskesmas bahkan pihak sekolah,” kata Yahya kepada wartawan pada Kamis (24/7/2025).
Sebagai bentuk solusi, Yahya mendorong BGN agar membentuk satuan tugas khusus untuk pengawasan program MBG. Menurutnya, hal tersebut mendesak dilakukan demi mencegah berulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
“Kalau perlu BGN membentuk satgas pengawasan. Apalagi ke depan semakin masif pembentukan SPPG. Seharusnya, BGN memperketat pengawasan supaya kasus keracunan tidak terjadi lagi, zero accident,” ujarnya.
Dari hasil pantauan di lapangan, Yahya menyampaikan bahwa belum ada pihak yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak.
“Kita tahu BGN tidak punya SDM untuk melakukan pengawasan, makanya perlu kolaborasi. Saya monitor di lapangan belum ada kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yahya menyarankan agar operasional SPPG di lokasi keracunan dihentikan sementara hingga ada perbaikan menyeluruh.
“Terhadap lokasi yang terjadi keracunan seharusnya SPPG-nya dihentikan terlebih dahulu sampai ada jaminan perbaikan. Sampai benar-benar ada pembenahan secara menyeluruh dalam proses pembuatan makanannya,” imbuhnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
