Abu Dhabi, aktual.com – Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon memimpin delegasi dari DPR RI yang secara aktif mengadvokasi kepentingan perdagangan Indonesia dalam pertemuan Steering Committee ‘Parliamentary Conference on WTO’ (PC WTO) di Abu Dhabi pada 24 dan 25 Februari 2024.
PC WTO, yang diadakan setiap tahun sebelum Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (KTM WTO), menyelenggarakan KTM WTO ke-13 tahun ini di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.
Dalam merumuskan Dokumen Hasil sebagai kontribusi dari Parlemen kepada para menteri negara-negara anggota WTO yang akan melakukan perundingan, Delegasi mengutarakan kepentingan nasional Indonesia di dalam WTO.
“Kami menyuarakan antara lain terkait dengan isu Fisheries Subsidies, Public Stockholding, Perdagangan dan Lingkungan Hidup, serta penghentian Moratorium Pengenaan Pajak Bagi Perdagangan Digital,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria, Minggu (25/2).
Seperti yang diketahui, Moratorium tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terutama dalam hal pendapatan pajak bagi negara-negara berkembang. Indonesia sendiri kini menghadapi potensi kehilangan pendapatan pajak sebesar USD 54 Juta, sebagaimana yang telah dilaporkan dalam penelitian UNCTAD pada tahun 2019.
Pada topik Subsidi Perikanan, Indonesia menekankan perlunya memperhatikan kesejahteraan nelayan kecil dan artisanal yang rentan terdampak. Selain itu, Indonesia juga mengadvokasi kepatuhan perusahaan-perusahaan perikanan besar terhadap ketentuan batas wilayah nasional sebagaimana diatur dalam UNCLOS.
Pada Pertemuan Steering Committee ini, hadir juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Putu Supadma Rudana, dan dari Fraksi PKS, Sukamta.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
