Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo angkat bicara terkait tudingan miring Menteri ESDM Sudirman Said kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait mafia migas dan pembubaran Petral. Secara tegas Sartono meminta Sudirman Said untuk tidak Asbun alias Asal Bunyi mengenai pernyataannya yang dianggap memfitnah SBY.
“Perlu dicerna dan dicermati mengenai Pak Sudirman Said sebagai pejabat negara untuk memberikan pernyataan agar tidak mengarah fitnah. Karena apa yang disampaikan Pak Sudirman Said soal mafia migas berhenti di meja SBY saat menjadi Presiden sudah mengarah ke fitnah, lantaran tidak di dasari fakta dan data,” tegas Sartono Hutomo di Jakarta, Selasa (19/5).
Untuk itu, Sartono mendesak agar Sudirman Said segera memberikan klarifikasi atas pernyataan yang telah dilontarkan dan dianggap menyudutkan Ketua Umum Partai Demokrat itu.
“Tolong Pak Sudirman untuk meminta maaf dan mengklarifikasi atas pernyataan, sesuai yang diharapkan Pak SBY,” ujarnya.
Ia juga berharap para Menteri Kabinet Kerja untuk menjaga hubungan baik antara Presiden Jokowi dan SBY.
“Jangan sampai gara-gara pernyataan Pak Sudirman Said, hubungan yang sudah terjalin baik menjadi tidak harmonis,” tukasnya.
“Karena ini sudah terjadi pemerintah Jokowi asal bunyi dalam memberikan pernyataan seperti sebelumnya soal utang IMF. Jadi perlu diluruskan agar tidak menjadi kebingungan masyarakat,” tutup dia.
Seperti diketahui, sebelumnya dalam satu diskusi terbuka di kawasan Cikini, Jakarta, pada akhir pekan lalu, Sudirman Said mengakui adanya upaya kuat dari lingkungan di luar Pertamina yang berupaya menggagalkan upaya pembubaran Petral sejak lama.
Dikatakannya, di masa pemerintahan Presiden SBY, kerap kali upaya pembenahan mafia migas ini hanya berhenti di meja kerja presiden.
“Itulah sebabnya ketika saya diundang oleh Presiden sehari sebelum ditunjuk sebagai Menteri. Beliau bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, pak sebetulnya dahulu banyak kegiatan inisiatif baik dari Pertamina namun selesai di sini. Di mana? Di kantor presiden, karena presiden tidak mendukung,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
