Jakarta, Aktual.co — Jelang berakhirnya masa jabatan Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada Agustus 2015 nanti, sudah menjadi polemik tersendiri di kalangan elemen masyarakat.
Pasalnya, adanya yang mengingatkan agar presiden tetap menerapkan sistem bergilir di ketiga matra TNI tersebut, namun ada pula yang menyerahkan pemilihan itu sesuai dengan kebutuhan politik pertahanan nasional.
Ketua Komisi I DPR RI, Mahfuz Sidiq mengatakan bahwa pemerintah masih cukup waktu untuk meyiapkan nama panglima baru.
“Sesuai UU yang ada pemerintah masih punya waktu. Cukup untuk menyiapkan nama,” kata Mahfuz disela-sela rapat kerja (Raker) Komisi I dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (8/6).
Menurut dia, pihaknya akan tetap mengacu pada peraturan yang ada. Dengan mengacu pada aturan itu. Politikus PKS itu mengatakan akan menutup segala kontroversi dan hiruk pikuk yang ada saat ini.
“Saya melihat UU. Calon panglima salah satu kepala staf yang ada. Dari yang ada sekarang punya kompetensi, punya trek record. Kemampuan relatif berimbang. Menurut saya dengan konsep trimatra terpadu sebenarnya tidak ada persoalan bahwa siapapun calon panglima, tetap akan punya kemapuan menjalankan trimatra terpadu itu,” jelas dia.
Lebih lanjut, ia berharap agar pemilihan panglima ini tidak sehiruk pikuk seperti pemilihan Kapolri kemarin.
“Yang paling penting saya ingin pemilihan panglima baru tidak menciptakan kontroversi dan hiruk pikuk seperti yang terjadi, pada saat pergantian kapolri,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
