Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mempertanyakan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal red notice calon menteri pada proses seleksi pemerintahan baru Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Apakah pernyataan KPK perihal calon menteri berlabel kuning dan merah sekedar pernyataan atas permintaan Jokowi atau kemudian sudah ditindaklanjuti dan masuk penyelidikan. (Baca: Catatan Merah Menteri, KPK Didesak Transparan
Desmond menanyakan demikian karena dua kategorisasi itu menentukan patut tidaknya Komisi Hukum DPR memanggil KPK.
“DPR mempunyai kapasitas untuk memanggil KPK secara kelembagaan, tetapi harus jelas dulu posisinya red notice itu sudah menjadi bagian penyelidikan KPK atau sekedar statemen,” kata Desmond di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Menurut dia, dalam konteks penegakan hukum sudah semestinya label merah calon menteri itu ditindaklanjuti lembaga antirasuah pimpinan Abraham Samad. Berbeda jika pemerintahan Jokowi menyampaikan permintaan penelurusan karena alasan politik.
Diakui Desmond, kerja KPK terkait hal ini belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan kerancuan. Padahal posisi KPK sangat jelas, yakni sebagai aparat penegak hukum dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
“Aturannya tidak jelas. Ini sesuatu yang negatif juga,” ucap Desmond yang juga politisi Partai Gerindra.

()

()