Jakarta, Aktual.com – DPR RI menegaskan bahwa konsistensi dalam menjalankan sistem digitalisasi pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lebih penting dibandingkan pembentukan satuan tugas (satgas) baru. Hal ini disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menanggapi masih maraknya penyelewengan BBM bersubsidi di lapangan.
Menurut politikus partai Golkar ini, Pertamina sebenarnya telah memiliki sistem pengawasan yang memadai melalui digitalisasi, seperti penggunaan barcode dan pemantauan CCTV di SPBU. Namun, ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait upaya oknum tertentu yang mencoba mengakali sistem tersebut.
“Yang penting itu kan kekonsistenan. Barcodenya apakah berfungsi? Berfungsi. Tetapi ingat ketika sistem dijalankan orang berpikir bagaimana untuk mengakalin sistem tersebut,” ujar Bambang, dikutip dari laman DPR, Minggu (12/4/2026).
Ia mencontohkan adanya praktik pengumpulan barcode oleh pihak tertentu untuk digunakan mengisi BBM di luar jam operasional resmi. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan bahwa teknologi tidak akan berjalan optimal tanpa pengawasan yang kuat dan integritas dari para pelaksana di lapangan.
Bambang menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya sistem, melainkan pada konsistensi dan niat dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Ia menilai, secanggih apa pun sistem yang dibangun tidak akan efektif jika masih terdapat perilaku menyimpang.
“Jadi sekali lagi sistem sudah dibuat, digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu adalah kekonsistenan dan niatan baik untuk menjalankan itu semua. Kalau masih mental-mental ‘maling’ ya repot,” tegasnya.
Terkait wacana pembentukan Satgas BBM, Bambang menyatakan pihaknya tidak menolak, namun menilai langkah tersebut perlu dikaji secara matang. Jika pembentukan satgas dinilai mampu memberikan efek jera kepada pelaku penyelewengan, DPR akan mendukung kebijakan tersebut.
“Saya pikir silakan dikaji. Kalau dari sistem yang sekarang sebenarnya sudah bisa. Yang paling penting adalah konsistensi pengawasan dan kalau memang perlu, kita butuh efek jera,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah membentuk satgas transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Program tersebut dipimpin Menteri ESDM dan difokuskan pada percepatan pengembangan energi baru terbarukan, konversi kendaraan berbasis BBM ke listrik, serta penguatan biofuel.
DPR menilai, langkah penguatan sistem pengawasan BBM bersubsidi tetap harus menjadi prioritas agar penyaluran tepat sasaran dan tidak merugikan keuangan negara.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
