Ketua Komisi VII DPR RI Satya Yudha, saat diskusi polemik dengan tema "Republik Freeport" di Jakarta, Sabtu (25/2). Sikap PT Freeport Indonesia yang terus-terusan ngotot melawan pemerintah RI adalah wajar. Sebabnya, Freeport sempat nyaman dimanjakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dijamin oleh surat Sudirman Said ketika masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Komisi VII DPR RI Satya Yudha, saat diskusi polemik dengan tema "Republik Freeport" di Jakarta, Sabtu (25/2). Sikap PT Freeport Indonesia yang terus-terusan ngotot melawan pemerintah RI adalah wajar. Sebabnya, Freeport sempat nyaman dimanjakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dijamin oleh surat Sudirman Said ketika masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha mengatakan sektor Migas merupakan sektor yang paling mengenaskan dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal itu katanya dapat terlihat dari berbagai variabel.

Diantaranya papar Satya, grafik revenue untuk negara dari sektor ini terus menurun, lalu kemudian tingkat Reserve Replacement Ratio (RRR) makin menipis dan hanya 7 persen.

“Sektor ini sudah sektor yang sangat mengenaskan, RRR hanya 7 persen, rendah sekali,” ujar Satya di Jakarta, ditulis Selasa (21/3).

Tidak hanya itu, untuk data seismik-pun yang dimiliki Indonesia tidak konprehensif dan meragukan bagi investor, hal ini dapat tercermin dari Wilayah Kerja (WK) Migas yang ditawarkan oleh pemerintah tidak mendapat antusiasme dari investor.

Maka dari ini, menurut dia, diperlukan alokasi Petroleum Fund untuk memberi dorongan kepada sektor ini agar dimaksimalkan dan menjadi penggerak ekonomi nasional.

“Blok atau WK dilelang banyak yang tidak mau itu. Jadi gimana cara ini (WK), dia kita bikin cantik kan perlu duit. Nah itu dari mana ya? Ya dari Petroleum Fund,” ujarnya.

Namun yang menjadi tantangan, tentu ide ini akan menjadi keberatan bagi pemerintah karena dapat mengurangi anggaran belanja. Untuk itu DPR berencana merumuskan Petroleum Fund ini kedalam revisi UU Migas.

“Misalkan pada pembahasan APBN, Menteri Keuangan tidak setuju dan akhirnya dihilangkan nggak muncul lagi. Tapi kalau itu bisa kita masukan ke UU, otomatis siapapun kan harus mengacu kepada UU,” tuturnya.

Sejauh ini dia mengklaim semua fraksi di Komisi VII telah setuju untuk membicarakan Petroleum Fund di dalam revisi UU Migas yang tengah berlangsung.

“Semua fraksi sudah sepakat, karena itu tujuannya kita untuk kebaikan kita supaya data seismik lengkap. Sekarang data seismik kita tipis terlalu rapat lalu kita menwarkan lelang WK migas dengan data awal yang sangat marjinal, bagaimana orang bisa yakin,” tandasnya.

Laporan: Dadangsah Dapunta

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS