Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato membuka Hari Ulang Tahun (HUT) Pasar Modal Indonesia ke-38, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (10/8/2015). Jokowi mengatakan lambatnya perekonomian bukan hanya terjadi di Indonesia saja. AKTUAL/EKO S HILMAN

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, saat ini sudah ada kesepakatan di DPR untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu diklaim Fahri terkait banyak pihak termasuk Presiden kelima Megawati Soekarno Putri setuju untuk membubarkan KPK.

Saat ini menurut, kata dia, tinggal menunggu sikap Presiden Joko Widodo berani atau tidak untuk membubarkannya. “Pidato Ibu Megawati pada Hari Konstitusi tentang KPK sudah jelas, kalau KPK harus dibubarkan. Makanya kalau Jokowi tidak terhentak dengan pidato tersebut, maka ada sesuatu yang salah. KPK sudah melenceng dari tujuan didirikannya dan sekarang kita tinggal menunggu sikap Presiden Jokowi saja. Jangan lagi pikirkan pencitraan, tapi pikirkan kepentingan besar bangsa ini,” ujar Fahri dalam diskusi “Menimbang Eksistensi KPK” di Jakarta, Kamis (20/8).

Fahri pun membandingkan sikap KPK yang tidak berani menanggapi pernyataan Megawati tersebut dengan pernyataannya, yang sempat dilontarkannya pada tahun 2011 lalu tentang pembubaran KPK. “Dulu ketika saya usulkan mereka ngamuk-ngamuk, tapi ketika seorang ibu menegur, mereka pun santun,” kata dia.

Dia pun mengungkapkan, para pendukung KPK seperti pahlawan kesiangan yang tidak pernah berjuang untuk menumbangkan rezim otoriter orde baru namun tiba-tiba muncul seperti orang suci dan tampil seperti pahlawan kesiangan. Pimpinan KPK, ujar dia, seharusnya sadar dan memperbaiki diri karena kalau tidak, kejadian dimana pimpinan KPK menjadi terpidana akan terus kembali terulang.

“Mereka harusnya sadar, Antasari kena, Samad kena, Ruki dulu pertama juga hampir kena sekarang masuk lagi. Hati-hati kualat pada bangsa ini. Negara ada presidennya, dunia ada Tuhannya, jangan selalu mentang-mentang. Kita sudah tumbangkan rezim otoriter, sekarang ketika bangsa mau bangkit, ada pahlawan kesiangan yang sok suci dan tampil sebagai pahlawan kesiangan,” kata dia.

KPK pun dimintanya untuk tidak mengajarkan moralitas pada bangsa ini karena Indonesia bangsa yang bermoral. KPK tegasnya cukup memperbaiki cara kerjanya. Jika cara kerja KPK benar maka akan jadi energi, tapi kalau dzolim seperti yang mereka praktekkan selama ini dengan merekayasa alat bukti dan menyalahgunakan penyadapan maka tentunya akan ada balasannya.

“KPK tidak perlu ajarkan moralitas pada bangsa ini karena bangsa ini sudah bermoral. Coba saja lihat orang yang berpuasa, meski bisa minum dan makan sembunyi-sembunyi, tapi tidak mereka lakukan. Jadi jangan ajarkan bangsa ini mengenai moral,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu