Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menolak wacana dari Bappenas untuk menggunakan dana abadi umat atau dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
“Alasannya, yang pertama kita harus memperjelas dulu apa yang disebut akad, karena jamaah itu akadnya haji, dan bila untuk dipakai adalah untuk apapun yang dilakukan untuk penyempurnaan haji,” ujar Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
Kedua, lanjutnya, ada prioritas soal badan pengelolaan haji. Pemerintah pun, kata Maman, sampai hari ini baru memproses badan itu untuk kepengurusan dan sebagainya.
“Kalau badan ini sudah tebentuk, kita sudah tahu jumlahnya. Kalau sekarang datanya masih simpang siur. Misalnya ada yang menyebutkan ditahun 2014 adalah 60 triliun, lalu 2017 ini ada 100 triliun, lalu ada pendapat lain,” ungkap Politisi PKB ini.
“Lalu katanya dana itu dibekukan, dan sudah dijelaskan ada sekian miliar di Giro. Ketidakjelasan itu membuat kita tidak percaya uang itu dilakukan untuk apa,” tambahnya.
Ketiga, pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan pelayanan haji daripada “ngutak-ngatik” dana haji. “Jadi artinya kalau memang dana itu betul dengan transparan dan jelas, maka sebaiknya digunakan untuk pelaksanaan haji dan umroh,” pungkas Maman.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai dana haji bisa saja digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Tanah Air.
Bambang mengatakan total setoran dana haji ke Kementerian Agama yang saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 70 triliun dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Laporan: Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
