Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, menilai wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah merupakan langkah simbolik untuk menunjukkan kepemimpinan moral di tengah dampak konflik global di Timur Tengah.
Menurut Ali, gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa para pemimpin negara harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat, terutama ketika masyarakat diminta menyiapkan diri menghadapi potensi tekanan ekonomi.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali, Selasa (17/3/2026).
Politikus PKB ini menjelaskan, pemotongan gaji pejabat memiliki nilai simbolik yang kuat, namun secara fiskal kontribusinya terhadap APBN relatif kecil. Karena itu, langkah ini sebaiknya diposisikan sebagai pesan moral kepemimpinan, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.
Ali menekankan pentingnya disiplin fiskal nasional. “Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, jika kebijakan pemotongan gaji diterapkan, hal tersebut bisa menjadi teladan bagi publik dalam menghadapi krisis global. Meski demikian, yang paling penting adalah memastikan anggaran negara tetap melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif yang terdampak gejolak ekonomi global.
Ali juga menekankan transparansi komunikasi kepada publik agar kebijakan ini dapat diterima sebagai simbol kebersamaan nasional. “Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
