Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I Fraksi PKB, Oleh Soleh mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah, setelah terungkap adanya bandara yang beroperasi di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tanpa kehadiran otoritas negara.
Anggota Fraksi PKB ini, menyebut temuan tersebut sebagai bentuk kelalaian pemerintah yang tidak bisa ditoleransi, bahkan mengarah pada pelanggaran kedaulatan.
“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya, Selasa (25/11/2025).
Kecaman politik itu menguat setelah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau latihan TNI di Morowali, mengonfirmasi bahwa bandara tersebut tidak diawasi Bea Cukai maupun Imigrasi. Temuan ini memicu kekhawatiran DPR atas potensi celah keamanan nasional di salah satu kawasan industri strategis Indonesia.
Oleh Soleh mendesak pemerintah—khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, hingga aparat pertahanan dan keamanan—untuk segera mengambil tindakan hukum dan menertibkan operasional bandara tersebut.
“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” ujarnya.
Ia menilai absennya pengawasan negara membuka ruang penyelundupan, mobilitas orang tanpa kendali, hingga aktivitas ilegal lain yang tidak dapat dipantau aparat.
“Ini bukan sekadar pelanggaran regulasi penerbangan sipil. Ini ancaman langsung terhadap keamanan nasional,” tambahnya.
Komisi I DPR RI, lanjut Oleh, akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait dan mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Morowali guna memastikan kondisi di lapangan sesuai ketentuan hukum. Langkah itu disebut penting guna memastikan negara tidak kecolongan dalam pengelolaan fasilitas strategis.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
[…] Poin utama yang dilayangkan PKB (wakil Komisi I DPR) adalah kekhawatiran soal kedaulatan dan pengawasan: jika benar sebuah lapangan udara beroperasi tanpa perangkat negara, ini dianggap berpotensi menjadi celah keamanan dan pelanggaran kedaulatan karena lalu lintas orang dan barang bisa terjadi tanpa kontrol negara. Pernyataan keras serupa juga disampaikan Menteri Pertahanan saat inspeksi lapangan. Aktual+1 […]