Jakarta, Aktual.co —Saat rapat pimpinan gabungan fraksi kemarin, DPRD DKI sempat melontarkan kabar bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggunakan tim sendiri yang bernama Tim 20 untuk membentuk sistem e-budgeting.
Yang jadi masalah, dengan adanya tim asal Surabaya itu, penggodokan e-budgeting di APBD dilakukan tanpa melibatkan Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI dan BPKD (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Saat dikonfirmasi kembali mengenai asal muasal informasi mengenai adanya Tim 20 itu, Wakil Ketua DPRD, M Taufik mengaku pihak Bappeda sendiri yang menyampaikan. “Bappeda yang ngomong ini (e-budgeting) kan kita terima jadi doang pak, semuanya Tim 20 gitu (yang mengerjakan),” tutur politisi Gerindra itu, di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/2).
Taufik yakin Ahok memang sengaja memerintahkan Tim 20 untuk membuat e-budgeting. “Iyalah perintah Gubernur pasti, SKPD ngomong kok,” ujar dia.
Namun lebih lanjut ketika ditanya SKPD apa saja yang melontarkan hal tersebut, Taufik hanya menjawab, “Adalah itu.”
Adanya Tim 20 juga ikut menuai komentar dari Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif. Kata dia, buat apa Ahok sampai menggunakan orang luar hanya untuk membuat sistem e-budgeting. Lantaran menurutnya untuk membuat sistem semacam itu hanya butuh waktu sehari saja.
Dia justru menilai Ahok sengaja menggunakan tim yang disebut sebagai ahli teknologi informasi (IT) asal Surabaya, lantaran tidak percaya dengan anak buahnya sendiri. ”Itu menunjukan dia tidak percaya ke anak buahnya. Khusus IT itu sebentar, cuma kepercayaan belum dibangun. Makanya dia (Ahok) tidak mau. Yang pegang ‘lock’ (kunci) itu kan cuma Ahok,” ujar dia.
Sebelumnya, saat dikonfirmasi, Ahok mengakui keberadaan ‘Tim 20’ yang kemarin sempat disebut-sebut oleh DPRD sebagai yang bertanggungjawab atas pembentukan e-budgeting. Kata mantan Bupati Belitung Timur itu, tim yang merupakan ahli teknologi Informasi (IT) memang sengaja direkrut untuk membuat program e-budgeting Pemprov DKI Jakarta.
“Itu memang kita minta dari anak-anak pintar asal Surabaya (Jawa Timur) untuk segala macem ngerancang (program e-budgeting). Karena nggak mungkin tender kan,” ucap Ahok, di Balai Kota DKI, Selasa (17/2).
Ahok beralasan, jika sebuah program ditender malah akan membingungkan. “Kalau kamu tender kan pusing, kalau tender bikin program kan nggak bisa. Sama kayak program ‘smart city’ mana ada tendernya,” ungkap dia.
Sambung dia, tidak semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa membuat program e-budgeting yang diklaimnya mampu mendeteksi dana ‘siluman’ hingga Rp8 triliun di APBD 2015 itu. “Kan BPKD ( Badan Pengelola Keuangan Daerah) kita nggak ngerti bikin (program e-Budgeting). BPKD itu maunya kita bisa dilock. Sekarang saya tanya sistem akuntansi komputer BPKD yang bikin siapa? Bukan BPKD. Aturan siapa yang bikin? BPKD? Bukan, ya sistem,” beber dia.
Saat ditanya apakah ‘menyewa’ jasa Tim 20 sudah sesuai dengan aturan yang ada, Ahok dengan yakin menjawab iya. “Sesuai aturan dong selama anda bayar honor. Kayak kita bikin sistem rujukan RS, kita sudah sesuai kok.”
Artikel ini ditulis oleh:
