Banjarmasin, Aktual.com – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Hasan Mahlan mengharapkan, agar PT Bank Kalsel lebih banyak menyalurkan bantuan kredit yang bersifat produktif.
“Kredit produktif, baik secara langsung maupun tidak langsung akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi setempat,” ujar Hasan yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda penambahan penyertaan modal pemprov kepada Bank Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (20/7).
Politisi Partai Golkar mengemukakan harapannya itu, sesudah Pansus Raperda penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi (Pemprov) setempat kepada Bank Kalsel studi komparasi ke Bank Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (19/7) lalu.
Berdasarkan keterangan direksi Bank Makassar, terangnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sulsel yang bergerak dibidang jasa perbankan tersebut sampai saat ini lebih banyak menyalurkan kredit yang bersifat konsumtif daripada kredit produktif.
Menurut dia, pinjaman kredit yang bersifat konsumtif itu tidak salah, karena juga membantu menyejahterakan masyarakat atau pada umumnya dari pegawai negeri yang memerlukan duit buat beli mobil keluarga.
“Tapi kredit produktif tidak kalah pentingnya. Sebab kredit tersebut untuk permodalan guna menunjang kemajuan usaha, baik sektor formal maupun informal/non formal,” ujarnya.
“Sementara kita tahu, kemajuan dunia usaha bisa menggerakan roda perekonomian daerah atau masyarakat tersebut, yang pada giliran dapat meningkatan pendapatan dan kesejahteraan, lanjut wakil rakyat bergelar dokterandus itu.
Sebelumnya atau pekan lalu, Pansus Raperda penambahan penyertaan modal pemprov kepada Bank Kalsel yang diketuai Drs Muharram dari Partai Gerindra studi komparasi ke Bank Yogyakarta.
“Berbeda dengan Bank Makassar, pada Bank Yogya tersebut sampai saat ini lebih banyak menyalurkan kredit produktif ketimbang kredit konsumtif. Kita memaklumi hal itu, karena masing-masing bank mempunyai kebijakan sendiri-sendiri,” demikian Hasan Mahlan.
Sebelumnya saat menjelaskan Raperda tersebut, 16 Juni lalu, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menerangkan, penambahan penyertaan modal kepada bank milik Pemprov setempat sebesar Rp150 miliar, yang realisasinya selama empat tahun, terhitung mulai 2016.
Ia menjelaskan, pemenuhan penambahan penyertaan modal tersebut diambil dari bagian deviden yang disetor Bank Kalsel ke kas daerah setiap tahunnya sesuai komitmen/kesepakatan antara Pemprov setempat dan Bank Kalsel.
“Sebagian deviden yang disetor tersebut akan dikembalikan kepada Bank Kalsel (dulunya bernama Bank Pembangunan Daerah Kalsel) dalam bentuk penyertaan modal,” tegas orang nomor satu di jajaran Pemprov itu.
Bank Pembangunan Daerah. (BPD) itu merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalsel yang selama ini tumbuh dan berkembang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Namun seiring perubahan kebijakan di tingkat pusat, terutama dalam rangka mewujudkan perbankan di tanah air yang kokoh, sehat dan berdaya saing tinggi, maka Bank Kalsel pun harus berupaya meningkatkan kemampuan terutama dalam hal permodalan.
Beberapa kebijakan terkait permodalan bank yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) pada dasarnya memerintahkan agar seluruh bank memiliki modal inti minimal sebesar Rp1.000.000.000.000,00 atau satu triliun rupiah.
Sementara modal inti Bank Kalsel per Mei 2015 sebesar Rp1.585.483.000.000,00 dengan jumlah modal disetor sebanyak Rp1.166.612.000.000,00.
“Dengan kondisi permodalan tersebut, Pemprov Kalsel sebagai pemegang saham pengendali perlu berupaya menyelamatkan Bank Kalsel dari kemungkinan berkurangnya modal inti,” ujar Paman Birin (sebutan Sahbirin Noor yang baru lima bulan menjadi gubernur provinsi itu).
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
