Jakarta, Aktual.co — Ancaman yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengenai tidak akan memberikan gaji kepada anggota dewan apabila DPRD tidak meluluskan diterbitkannya Peraturan Daerah (perda) terkait APBD 2015 ditanggapi serius oleh sejumlah anggota DPRD. Salah satunya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Menanggapi hal tersebut Prasetio mengatakan bahwa DPRD bukan anak perusahaan yang dipimpin Gubernur melainkan instansi pemerintah yang diisi dengan jabatan politik, sehingga Ahok sapaan Basuki tidak bisa sewenang-wenang mengeluarkan pernyataan tersebut.
“Emang ini anak perusahaan? Emang saya anak buah dia? Kita sama-sama jabatan politik dia bukan dirut. Saya diminta temen-temen harus kuat. Saya sebagai ketua lembaga harus punya harga diri,” katanya, Selasa (24/03).
Selain itu Pras yang didampingi empat orang wakilnya dan sejumlah ketua Fraksi kecuali Fraksi Nasdem pun menanggapi pernyataan Ahok tidak akan memberikan pasword e-Budgeting kepada Ketua DPRD apabila lobi-lobi untuk meluluskan Perda APBD 2015 itu gagal.
Dijelaskan Pras sejak awal Gubernur memang belum pernah memberikan pasword itu kepadanya baru sekedar pernyataan Gubernur saja.
“Masalah dikasih atau tidak dikasih emang saya belum terima. Kalau Gubernur mitra DPRD jangan merasa dia sebagai pengusaha Glodok. Saya juga bisa marah dong. Bagimana saya di permalukan di Kemendagri. Kitakan waktu itu mediasi, kejadian itu murni spontanitas teman-teman saya karena sikap Gubernur yang teriak-teriak. Kalo dia ngomelin anak buahnya dirumahnya sih gak jadi masalah,” ungkap Pras.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
