Jakarta, Aktual.com – DPRD DKI harus serius membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri aset DKI. Terutama untuk mencari tahu duduk perkara aset-aset yang lepas ke tangan swasta dalam kemitraan dengan pihak ketiga.
Pendapat itu disampaikan pengamat anggaran politik dan direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Jakarta, Uchok Sky Khadafi, saat dimintai tanggapan atas sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap lemahnya Pemprov DKI dalam pengawasan aset.
Menurut dia, ada empat langkah yang bisa dilakukan Pansus DPRD DKI untuk menyelidiki aset-aset DKI.
“Pertama, harus menelusuri kenaikan atau penurunan aset DKI. Itu harus ditelusuri karena meskipun jumlah aset naik tapi bisa jadi DKI tetap rugi DKI. Itu yang harus diungkap Pansus Aset nantinya,” ujar dia, saat dihubungi Aktual.com, di Jakarta, Senin (6/7).
Langkah kedua, Pansus Aset harus ungkap kerugian dari aset DKI yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga akibat kecilnya tarif dan waktunya yang lama yang bisa merugikan DKI. “Bisa jadi ada unsur pidana di sana. Meskipun aset DKI tapi justru swasta yang diuntungkan dalam kemitraan itu,” kata dia.
Yang ketiga, Pansus Aset harus menelusuri aset-aset milik DKI yang bergerak, seperti mobil, motor. Selama ini ke mana saja itu mobil-mobilnya dan keberadaannya dimana. Itu harus ditelusuri,” ucapnya.
Lalu langkah terakhir, yakni keempat, Pansus Aset harus meminta sertifikat atau atau surat atas aset yang diaku sebagai milik DKI. “Apakah aset ada sertifikatnya atau tidak itu aset.”
Meskipun kemungkinan akan ada banyak pihak yang meragukan kinerja Pansus Aset, menurut Uchok itu merupakan hak dewan. Seharusnya, ujar dia, Publik justru mendorong dan awasi kinerja Pansus itu nantinya. “Sambil memberikan sumbangan apa yang perlu dilakukan Pansus misalnya,” ucap dia.
Pentingnya pansus itu, kata Uchok, agar jangan sampai aset milik DKI hilang. Dia mencontohkan seperti adanya dugaan pemalsuan dokumen negara di pembangunan dermaga Belitung Timur.
Pansus itu pun diyakininya bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus dugaan korupsi di Taman BMW yang juga melibatkan swasta dan hingga kini belum juga usai sengketanya. “Akan lebih baik sebagai metode untuk mengungkap adanya penggelapan aset tersebut,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
