Jakarta, aktual.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, mengaku akan menindak tegas pihak swasta yang melakukan kerugian bagi nelayan di sekitar Teluk Jakarta. Ini terkait dengan reklamasi di lokasi tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, yang menerima laporan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), ketika melakukan mediasi di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/3).
“Siapa yang terisolasi? Di Kamal? Kalau benar sampai ada yang terisolasi akan saya sikat! Saya akan cek kesana,” ucapnya saat menerima perwakilan nelayan di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (1/3).
Ketua DPW Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta, M. Taher yang mengatakan, bahwasanya keberadaan reklamasi telah membunuh kehidupan nelayan.
“Kamal (Jakarta Utara) itu kampungnya sudah terisolasi nih, akses melautnya agak sulit, jadi banyak warga sana yang pindah lokasi melaut,” ujar Taher menjelaskan kepada Taufik.
Selain Taher, beberapa nelayan juga menuturkan keluh kesah terkait keberadaan reklamasi. Oleh karena itu, Taufik berjanji bahwa semua itu akan menjadi tolak ukur dalam perumusan Raperda Zonasi.
“Jadi apa yang jadi keluhan, akan menjadi perhatian dewan,” janji Taufiq.
Kedatangan para nelayan itu bersamaan dengan Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang rencananya dilaksanakan hari ini.
Rapat tersebut disinyalir akan memperlancar proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dianggap menyebabkan hilangnya lahan-lahan tangkap nelayan di sejumlah wilayah pesisir Jakarta.
Artikel ini ditulis oleh:
