Jakarta, Aktual.com – Komisi A DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak menggunakan gedung sekolah sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak penggunaan gedung sekolah pada kegiatan belajar mengajar siswa.
“Jangan sekolahan lagi, mobilitasnya untuk anak-anak yang belajar. Harus segera diselesaikan,” tegas Mujiyono di DPRD DKI Jakarta, Senin (4/12).
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua juga menyoroti isu ini dan menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyewa tempat khusus untuk gudang logistik dan tempat rekapitulasi Pemilu 2024.
“Jadi memang itu tidak perlu ditinjau lagi yang namanya sekolahan. Jadi banyak masalah. Kalau mau cari (tempat), sekaligus sewa tempat saja,” ujar Inggard.
Sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah meminta pemerintah provinsi untuk menyewa tempat guna gudang logistik dan tempat rekapitulasi surat suara Pemilu 2024 di wilayah Mampang Prapatan dan Kebayoran Lama.
Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin menyatakan upayanya akan mengutamakan penggunaan gedung sekolah, namun menyewa tempat alternatif menjadi pilihan jika tidak memungkinkan.
“Komunikasi terakhir KPU Jaksel, kalau memungkinkan nanti kepala sekolah dipanggil dengan sudin disdik untuk mengatasi,” kata Munjirin.
“Tapi kalau tidak memungkinkan, ya khusus untuk rekapnya itu nanti kita sewa tempat. KPU kemarin sampaikan begitu,” sambungnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Firgi Erliansyah
Jalil
