Jakarta, Aktual.co —Pengamat Ibukota Amir Hamzah heran dengan pernyataan Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI M Taufik yang mengatakan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tak ada kaitan dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 1995 tentang reklamasi dan rencana tata ruang Pantura.
Padahal, kata Amir, Raperda Zonasi itulah yang nantinya bakal menentukan lokasi untuk proyek reklamasi pulau di Teluk Jakarta.
Ditambah lagi, ujar dia, saat ini meskipun Raperda Zonasi dan Reklamasi juga belum dibahas DPRD, tapi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) malah sudah keluarkan izin. “Nah ini persoalannya, kan aneh,” ucap dia, kepada Aktual.co, Kamis (14/5).
Amir juga heran Taufik yang seperti bersikap mendorong agar DPRD DKI bisa segera membahas Raperda Zonasi itu. “Jadi jangan heran kalau ada orang bilang Balegda sudah dapat kucuran dana dari pengembang tertentu untuk menggolkan Raperda ini (Zonasi),” ucap dia.
DPRD DKI seminggu ini memang tengah diterpa isu suap terkait pembahasan Raperda Zonasi.
Namun saat dikonfirmasi mengenai kabar itu, Wakil Ketua Balegda Merry Hotma memilih bungkam. Politisi PDI-Perjuangan itu malah menyarankan wartawan menanyakan langsung persoalan itu kepada Ketua Balegda M Taufik.
“Anda tolong koordinasi dengan Bang Haji Taufik ya sebagai Ketua Baleg. Aku lagi sibuk banget karena suamiku baru saja operasi jantung. Terimakasih,” kata Merry, melalui pesan singkat kepada wartawan.
Taufik sendiri saat ini belum bisa dimintai keterangan, lantaran tengah beribadah umroh ke Tanah Suci.
Isu suap itu awalnya mencuat dari pernyataan mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Irfan Gani. “Kabar yang saya terima para pimpinan dewan sudah menerima uang suap untuk meloloskan Raperda zonanisasi menjadi peraturan daerah (perda). Karena perda ini menjadi pintu masuk untuk meloloskan mega proyek reklamasi,” kata Irfan, beberapa waktu lalu.
Suap itu, kata dia, diterima para pimpinan dewan dari salah satu perusahaan yang mengerjakan megaproyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Meskipun Irfan tidak spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksudnya.
Namun politisi Demokrat ini yakin uang suap itu dikucurkan untuk meloloskan Raperda Zonasi di tingkat pimpinan dewan. Setelah ada kucuran dana itu, Irfan memastikan pengesahan Raperda Zonasi bakal mulus-mulus saja atau tidak bakal alot.
Artikel ini ditulis oleh:
