Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI minta 260 lurah di Jakarta menjalankan tugas sesuai prosedur. Khususnya terkait wewenang pekerjaan dan penggunaan anggaran.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah, mengingatkan lurah untuk tidak main anggaran dan proyek.
“Kalau sudah main proyek, bahaya. Makanya, kami nanti minta wali kota untuk mengawasi kinerja lurah. Dan lurah harus sering koordinasi dengan wali kota,” ujar politisi PPP ini, di DPRD DKI, Rabu (7/1).
Komisi A pun berencana memanggil secara bergiliran 260 lurah itu, untuk menanyakan kesiapan mereka. “Kalau tidak siap, tinjau ulang kembali. Tapi, semoga saja siap,” ujar dia.
Pelantikan 4.676 pejabat eselon II, III, dan IV di Pemprov DKI, Jumat (2/1), menyisakan 1.835 jabatan kosong. Seperti kasi dan wakil lurah.
Pengosongan dilakukan sebagai konsekuensi atas perampingan struktur organisasi dan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Sebagai gantinya, lurah akan dibantu puluhan orang berstatus pekerja harian lepas (PHL). Yang nantinya akan bertugas membantu perbaikan jalan, trotoar, saluran air, penerangan, dan sampah.
Artikel ini ditulis oleh:
