Jakarta, Aktual.com – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2015 yang belum sampai 20 persen menuai kritik, terutama untuk penyerapan belanja langsungnya.
Padahal tingginya serapan anggaran langsung menjadi indikasi utama pembangunan daerah.
“Penyerapan belanja langsung loh bukan belanja tidak langsung. Kalau belanja tidak langsung seperti belanja gaji pegawai itu sudah pasti serapannya tinggi. Itulah mengapa Pemda DKI gajinya gede-gede semua,” sindir Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohammad Sanusi di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (9/7).
Menurut dia, penyerapan belanja langsung harus tinggi, karena di situ ada anggaran belanja untuk keperluan publik. Jika penyerapan APBD, otomatis belanja publik rendah dan dipastikan akan mengurangi stimulus terhadap penyerapan ekonomi daerah.
“Kalau ekonominya gak bergerak orang banyak nganggur. Udah pasti itu. Jadi indikasinya itu,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
